nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ingin pengelolaan dana haji dapat dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

“Saya berharap, Badan Pengelola Dana Haji dan dana haji bisa dikelola dengan baik dengan prinsip tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Menkeu pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Pegawai Purna Bakti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Aula Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada Rabu (09/05).  

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara tidak langsung meningkatkan jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menunaikan haji. Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan, Indonesia saat ini perlu membangun pondasi sistem pengelolaan dana jangka panjang seperti dana haji dan dana pensiun agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.  

“Jika Indonesia tidak membangun itu (pondasi sistem), maka banyak rakyat Indonesia yang hidup hanya tergantung kepada keberuntungan diri sendiri (setelah pensiun), sehingga negara tidak cukup hadir untuk apa yang disebut menjadi social safety net,” ujarnya. 

Namun, Menkeu juga mengingatkan pengelolaan dana haji ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan tata kelola dan managemen risiko yang baik. Menkeu juga mempersilahkan jika pengelola dana haji ingin menempatkan dananya pada surat berharga pemerintah.  

“Tapi saya harap fokus dari pembahasan dana haji adalah bagaimana mengelola dana haji yang makin sustainable, accountable, dan memenuhi aspirasi umat,” jelas Menkeu. (p/ab)